HARIE.ID | TAKENGON – Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah mulai menjajaki penguatan pengawasan perwalian anak yatim, terutama untuk memastikan hak dan harta mereka terlindungi serta dikelola sesuai ketentuan syariat.
Ketua Bidang Kelembagaan, Teknologi Informasi, Data, dan Pengawasan Perwalian Baitul Mal Aceh Tengah, Uun Fajaruna mengatakan, kewenangan tersebut telah diamanahkan melalui Qanun.
Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan penguatan regulasi.
Menurut Uun, Baitul Mal saat ini tengah menjalin penjajakan dan koordinasi dengan Mahkamah Syar’iyah.
Langkah tersebut dilakukan untuk membangun sinergi dalam memastikan anak yatim mendapatkan perlindungan, tanpa mengambil alih kewenangan lembaga lain.
“Prinsipnya, kita tidak ingin mengambil alih domain pihak lain. Kita ingin bersinergi agar hak dan harta anak yatim benar-benar terjaga,” begitu kata Uun saat podcast bersama Harie, dirilis Jum’at 13 November 2026.
Ia menjelaskan, program pengawasan perwalian tersebut belum disosialisasikan secara luas karena belum memiliki payung hukum teknis berupa Peraturan Bupati (Perbup).
Regulasi itu diperlukan agar pelaksanaan kewenangan memiliki batas, mekanisme, dan landasan yang jelas.
Tanpa aturan teknis, tindakan konkret di lapangan dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.
Untuk tahap awal, Baitul Mal akan memfokuskan perhatian pada pendataan dan pencatatan anak yatim beserta pihak yang menjadi pengampu atau wali mereka di tingkat kampung.
Pendataan ini dinilai penting untuk mengetahui kondisi perwalian secara lebih terstruktur, sekaligus menjadi dasar bagi pengawasan agar hak-hak anak yatim tidak terabaikan.
Uun berujar, qanun menempatkan Baitul Mal Kampung sebagai ujung tombak pengawasan perwalian. Sementara itu, Baitul Mal kabupaten menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pemberi arahan.
Dengan pembagian peran tersebut, pengawasan dilakukan tidak hanya berhenti pada pencatatan administratif, tetapi memastikan keberadaan wali dan pengelolaan hak serta harta anak yatim berjalan sebagaimana mestinya.
Pihaknya ingin memastikan hak mereka tetap terjaga, termasuk ketika belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta dan kepentingannya sendiri.
“Karena itu, penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, dan ketersediaan data menjadi tahapan penting sebelum fungsi pengawasan perwalian dijalankan secara lebih konkret di Aceh Tengah,” pungkas Uun.
Laporan | Karmiadi
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.