HARIE.ID | TAKENGON – Nama Sugiono, mantan Menteri Luar Negeri yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), disebut layak diperhitungkan dalam wacana calon Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Pandangan tersebut disampaikan Founder Linge Antara Institute sekaligus Ketua Umum Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak.
Menurut Zam Zam, Sugiono merupakan figur muda yang energik dan memiliki kedekatan ideologis dengan Presiden Prabowo Subianto. Latar belakang tersebut, ditambah pengalaman di pemerintahan, dinilainya menjadi modal dalam perjalanan politik nasional.
“Sugiono memiliki peluang besar sebagai Wakil Presiden RI menggantikan Gibran. Dia sosok muda energik, sekaligus anak ideologis Prabowo Subianto,” kata Zam Zam, Jum’at 13 November 2026.
Ia juga menyoroti asal-usul Sugiono yang lahir di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Bagi Zam Zam, latar belakang tersebut memiliki arti tersendiri, terutama dalam konteks perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).
Menurutnya, pengalaman dan kedekatan dengan daerah dapat menjadi perspektif penting dalam memahami persoalan pembangunan, ketimpangan wilayah, serta pelaksanaan otonomi daerah.
“Sugiono lahir dari Kota Takengon yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh Leuser Antara. Dia tahu denyut daerah, tahu persoalan rakyat di daerah, dan tahu bagaimana otonomi daerah harus dijalankan,” ujarnya.
Zam Zam juga mengaitkan wacana tersebut dengan peran strategis Wakil Presiden dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Ia menilai, posisi itu dapat menjadi ruang penting untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan dan penguatan kewenangan daerah.
“Wapres otomatis sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Itu posisi yang tepat untuk Sugiono, karena dia lahir dari daerah dan memahami otonomi dari bawah,” katanya.
Ia berharap figur yang memiliki latar belakang daerah mendapat ruang lebih besar dalam kepemimpinan nasional. Dengan begitu, perhatian terhadap pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau wilayah lain, termasuk Aceh dan kawasan Leuser Antara.
Sementara itu, perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara masih berada dalam tahapan menunggu pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah serta terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan penyelesaian grand design penataan daerah yang ditargetkan rampung pada Desember 2026.
“Ini bagian dari salah satu jalan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.