Banleg DPRK Aceh Tengah Kaji Ulang Tarif Pajak dan Retribusi

HARIE.ID | TAKENGON – Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Tengah meminta pemerintah daerah mengkaji ulang sejumlah tarif pajak dan retribusi dalam rancangan perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2024.

Penyesuaian diperlukan agar peningkatan pendapatan daerah tidak justru membebani masyarakat dan pelaku usaha.

Pembahasan rancangan perubahan qanun tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRK Aceh Tengah, Jumat 13 November 2026

Sejumlah sektor menjadi perhatian anggota Banleg, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak restoran dan kafe, hingga penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Anggota Banleg DPRK Aceh Tengah, Amiruddin, mengingatkan, agar penetapan tarif PBB-P2 dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Penetapan PBB-P2 harus dikaji secara serius. Jangan sampai tarif yang terlalu tinggi justru mendorong masyarakat menghindari kewajiban membayar pajak,” ujarnya.

Ia juga mengusul, adanya klasifikasi tarif pajak restoran dan hotel berdasarkan fasilitas yang disediakan, sehingga besaran pungutan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing usaha.

Sorotan terhadap sektor kuliner turut disampaikan anggota Banleg, Edi Kurniawan, ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali besaran pajak restoran dan kafe, sekaligus memperjelas dasar penghitungan pungutan.

“Perlu ada kejelasan mengenai tolok ukur pemungutan pajak, apakah dihitung berdasarkan omzet atau pendapatan bersih. Ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak memberatkan para pelaku usaha,” kata Edi.

Sementara itu, anggota Banleg Khairul Ahadian, menyoroti mekanisme penetapan NJOP yang selama ini kerap menjadi persoalan di tengah masyarakat.

“Yang perlu kita pertanyakan, sejauh mana pemerintah daerah memastikan NJOP yang ditetapkan benar-benar mencerminkan harga pasar riil? Persoalan ini sering menjadi aspirasi masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius,” katanya.

Dalam pemaparan eksekutif, Kepala Bidang P3EPD BPKK Aceh Tengah, Anhar menjelaskan, penyesuaian tarif dalam draf perubahan qanun telah diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi rujukan serta mempertimbangkan berbagai faktor pendukung di lapangan.

“Penyesuaian tarif dalam rancangan perubahan qanun ini telah diselaraskan dengan undang-undang yang menjadi rujukan, dengan tetap mempertimbangkan berbagai kondisi dan faktor pendukung di lapangan,” jelas Anhar.

Menutup pembahasan, Mukhlis mendorong jajaran eksekutif untuk kembali menelaah sejumlah pos tarif pajak dan retribusi sebelum rancangan perubahan qanun memasuki tahapan berikutnya.

“Seluruh pos tarif pajak dan retribusi perlu dikaji kembali secara cermat. Kita ingin regulasi ini mampu meningkatkan pendapatan daerah, tetapi tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan usaha di Aceh Tengah,” ujar Mukhlis.

Ia berharap perubahan qanun tersebut nantinya menghasilkan kebijakan perpajakan yang proporsional, efektif, dan dapat diterapkan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat

Rapat dipimpin Ketua Banleg DPRK Aceh Tengah, Mukhlis, didampingi Sekretaris DPRK Buhari, Turut hadir anggota Banleg Edi Kurniawan, Khairul Ahadian, Amiruddin, dan Taqwa.

Dari pihak eksekutif, pembahasan diikuti perwakilan Plt. Sekda, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bagian Hukum Setdakab, serta lima organisasi perangkat daerah (OPD), yakni BPKK, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan | Karmiadi