HARIE.ID, TAKENGON | Sebanyak 26 dosen Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon desak Ketua Pembina Yayasan UGP, Mustafa Ali untuk menonaktifkan pihak rektor.
Pihak Rektor yang dimaksud adalah Rektor UGP, Elliyin, Wakil Rektor I, Rayuwati dan Rektor II, Patriandi Nusantoro.
Hal itu mereka ungkapkan saat beraudiensi dengan Ketua pembina Yayasan UGP Takengon Mustafa Ali, di ruangan rektorat, Rabu 11 Oktober 2023.
“Non-aktifkan pihak rektor, seperti pihak Yayasan menonaktifkan kami puluhan dosen dan sejumlah staf,” kata Amru Bin As.
Ia menyebut, hanya itu solusi yang terbaik saat ini demi kemajuan kampus kebanggan orang Gayo itu. Apalagi disebut, penonaktifan itu berdalih menyehatkan anggaran kampus.
“Atas dasar apa kami di nonaktifkan tidak ada yang bisa jawab, hanya berdalih penyehatan anggaran, kami bertanya, siapa yang membuat anggaran kampus ini tidak sehat, itu yang diberhentikan,” kata Amru.
Dalam kesempatan itu juga menyeruak prestasi – prestasi apa yang telah di torehkan oleh Elliyin, termasuk belum ada penambahan gedung, penelitian dan dituding amburadul memanajemen kampus.
“Kami menyebut, Rektor belum memahami manajemen akademik perguruan tinggi, atas dasar itu kami desak Yayasan menonaktifkan pihak Rektor,” kata Amru dengan nasa kesal.
Jika upaya yang ditawarkan itu tak direspon, maka pihak Yayasan mereka desak membuat surat untuk seluruh dosen UGP Takengon di non aktifkan.
“Semua nonaktifkan, kembalikan ke Pemda, supaya ada titik terang, jangan berbicara anggaran – anggaran yang tidak sehat,” ujarnya.
Mereka kesal, Rektor UGP Takengon tak hadir menemui para dosen yang melakukan protes atas keputusan Yayasan tersebut.
“Jeritan kami saja tidak mau didengar, bagaimana kampus ini mau maju,” demikian Amru Bin As.
Terpisah, Ketua Pembina Yayasan UGP Takengon, Mustafa Ali, menyebut, dua usulan itu tidak mungkin dilakukan, lantaran tidak memiliki dasar hukum.
“Tidak mungkin pihak rektor di nonaktifkan, itu menyalahi undang – undang,” kata Mustafa Ali sembari riuh di protes dosen.
Penulis | Arinos
