HARIE.ID, TAKENGON | Di saat rakyat masih berjibaku dengan harga kebutuhan pokok yang melambung, DPRK Aceh Tengah justru sibuk mengaspal kenyamanan mereka dengan pengadaan mobil dinas baru jenis Toyota Innova Zenix.
Bukan sekadar mobil biasa, dua unit kendaraan dinas ini menghabiskan anggaran sebesar Rp1,4 miliar.
Nama paket kegiatan ini adalah belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan, dengan kapasitas penumpang sebanyak 7 orang.
Kapasitas mesin 1.987 CC, Kapasitas tangki 52 liter transmisi Continuously Variable Transmission (CVT) adalah transmisi otomatis yang mengubah rasio gigi.
Dua mobil dinas ini dikabarkan akan di serahkan ke Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua II adalah Hamdan Guru Gama dan Susilawati.
Kata Sekwan, Windi Darsa, pengadaan mobil ini sedang dalam proses tender.
“Kami masih menunggu wakil Ketua I, pak Hamdan, karena ada perbedaan merek mobil,” kata Windi Darsa kepada wartawan.
Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon, Afdhalal Gifari, angka tersebut sangat fantastis ditengah gelombang efisiensi dan defisit yang mendera Aceh Tengah.
Angka itu kata dia, seharusnya cukup untuk membangun fasilitas umum atau membantu masyarakat miskin, jika saja prioritasnya berbeda.
Ia tak habis pikir dengan keputusan itu. Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, DPRK Aceh Tengah malah memilih jalan yang berbeda.
“Bukan mengencangkan ikat pinggang, melainkan menghangatkan jok mobil baru,” kata Afdhalal, Selasa 11 Maret 2025.
Katanya, Pemerintah pusat di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berusaha melakukan efisiensi anggaran.
“DPRK Aceh Tengah justru sibuk mengurus fasilitas mewah untuk kepentingan dinas. Apakah ini tanda bahwa mereka sedang berseberangan dengan pusat,” sindirnya.
Ia juga mempertanyakan empati wakil rakyat itu ketika banyak program yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan desa yang berlubang atau peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di pedalaman Takengon.
“Jika mereka benar-benar berpihak kepada rakyat, seharusnya mereka lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada pengadaan kendaraan dinas yang cenderung belum mendesak, tunggu defisit sembuh lah,” tambahnya.
Ironisnya, di berbagai kesempatan para legislator ini kata dia, selalu lantang berbicara soal penghematan dan kepedulian terhadap rakyat.
Namun, ketika tiba giliran mereka untuk menunjukkan aksi nyata, justru yang terjadi adalah pengadaan mobil dinas di tengah kondisi keuangan daerah yang katanya sulit.
HMI berjanji akan terus mengawal kebijakan ini dan, jika perlu kata Afdhalal akan menyurati pemerintah pusat supaya melihat lebih dekat apakah DPRK Aceh Tengah masih selaras dengan arah kebijakan nasional atau sudah melaju di jalur kepentingan sendiri.
“Rakyat mungkin hanya bisa berharap, semoga dengan mobil baru ini, para wakil mereka bisa lebih gesit dalam menyerap aspirasi masyarakat, bukan sekadar melaju mulus di jalan raya tanpa melihat ke kiri dan kanan,” pungkasnya.
| RED
