Kemaslahatan Tak Butuh Sorak Sorai

OPINI

Oleh | Ridwan Bintang

Mengutamakan kemaslahatan bukan sekadar anjuran moral, tapi prinsip dasar dalam Islam yang menentukan arah keadilan. 

Syariat tidak pernah hadir untuk memanjakan manusia dengan kesenangan sesaat, tetapi untuk menjaga kehidupan, menegakkan keadilan, dan menutup pintu kerusakan.

Kaidah fikih telah menegaskan dengan sangat jelas:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Artinya, ketika pilihan di hadapan kita sama-sama “terlihat baik”, maka ukuran sejati bukan pada siapa yang paling meriah, tetapi siapa yang paling sedikit membawa mudarat.

Hari ini, kita tidak sedang hidup dalam keadaan normal.

Pasca musibah, realitas masyarakat berbicara jauh lebih jujur daripada narasi apa pun, kebun berbuah, tapi jalan terputus.

Aktivitas ekonomi lumpuh, penghasilan terhenti. Akses terganggu, kebutuhan dasar tersendat.

Fasilitas umum belum pulih, pelayanan belum normal, bukan bicara tentang ketidaknyamanan. Ini bahagian dari ancaman terhadap keberlangsungan hidup.

Dalam kondisi seperti ini, berbicara tentang hiburan tanpa menyelesaikan persoalan mendasar bukan hanya keliru, tetapi bisa menjadi bentuk ketidakpekaan.

Teori kebutuhan manusia yang disusun Abraham Maslow pun menegaskan hal yang sama, manusia tidak bisa berpikir tentang hiburan ketika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi.

Ketika perut belum aman, jalan belum terbuka, dan ekonomi belum pulih, maka segala bentuk kemewahan menjadi tidak relevan, bahkan terasa menyakitkan bagi sebagian orang.

Karena itu, satu hal harus ditegaskan tanpa kompromi, kemaslahatan hari ini adalah pemulihan, bukan perayaan.

Hiburan memang bukan sesuatu yang haram. Namun, dalam situasi krisis, mendahulukannya di atas kebutuhan mendesak adalah keputusan yang berisiko mencederai rasa keadilan publik.

Apalagi jika, anggaran besar digelontorkan, keramaian diciptakan, sementara rakyat masih berjuang memulihkan hidupnya.

Ini bukan lagi soal boleh atau tidak, tetapi soal pantas atau tidak.

Sebab di saat masyarakat membutuhkan, perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan ekonomi petani dan pedagang, bantuan kebutuhan pokok, perbaikan fasilitas ibadah, pendidikan, dan layanan publik, maka mengalihkan fokus pada hiburan adalah bentuk salah prioritas.

Rasulullah ﷺ telah memberi pelajaran penting, kebijaksanaan bukan pada banyaknya kebaikan yang dilakukan, tetapi pada ketepatan menempatkannya.

Tidak semua yang boleh, layak dilakukan. Dan tidak semua yang meriah, membawa maslahat.

Di titik ini, para pengambil kebijakan sedang diuji, bukan hanya soal keputusan, tetapi soal keberpihakan.

Apakah berpihak pada realitas rakyat? Atau pada dorongan popularitas dan tekanan kelompok?

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun menjadikan ego sebagai dasar keputusan adalah awal dari keretakan sosial.

Musibah seharusnya menyatukan, bukan memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyatnya.

Pemimpin yang baik bukan yang memuaskan semua pihak, itu mustahil.

Pemimpin yang baik adalah yang berani memilih jalan yang paling benar, meski tidak populer.

Jika keputusan diambil dengan landasan kemaslahatan, untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, maka di situlah letak kemuliaannya, bahkan jika tidak semua orang bertepuk tangan.

Hari ini, masyarakat tidak membutuhkan tontonan.

Mereka membutuhkan solusi. Tidak membutuhkan keramaian.

Mereka membutuhkan kepastian.Tidak membutuhkan euforia. Mereka membutuhkan pemulihan. Maka, berpihak lah.

Bukan pada suara yang paling keras, tetapi pada kebutuhan yang paling mendesak. Sebab membangun kembali kehidupan masyarakat pasca musibah bukan sekadar program kerja, itu adalah amanah, sekaligus ibadah besar.

Dan di situlah sejarah akan mencatat, siapa yang berdiri bersama rakyat, dan siapa yang memilih berpaling.

Semoga setiap keputusan yang diambil benar-benar menjadi jalan pulihnya kehidupan, bangkitnya ekonomi, dan terjaganya persatuan.

Semoga Allah memberi petunjuk dan kekuatan.

Penulis adalah Komisioner Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tengah