HARIE.ID | JAKARTA — Kabupaten Aceh Tengah mencuri perhatian Pemerintah Pusat. Dalam audiensi bersama Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.
Sejumlah program strategis untuk kawasan transmigrasi hingga pemulihan pascabencana diusulkan langsung oleh Bupati Haili Yoga.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Kalibata, Jakarta Selatan itu membahas, percepatan pembangunan kawasan transmigrasi serta pemulihan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi yang sebelumnya melanda Aceh Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, Haili Yoga menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih dihadapi masyarakat kawasan transmigrasi, khususnya di Kecamatan Atu Lintang dan Jagong Jeget.
Kawasan transmigrasi yang dibangun sejak era 1980-an itu disebut masih menyisakan persoalan legalitas lahan.
Banyak masyarakat belum memiliki sertifikat hak milik karena tingginya biaya pengurusan.
“Kalau diurus satu per satu, biaya sertifikat mencapai Rp6,5 juta per bidang,” ujar Haili Yoga di hadapan Menteri Transmigrasi.
Tak hanya persoalan agraria, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengusulkan pembangunan sarana air bersih untuk sembilan desa terdampak bencana.
Sumber air yang berada sejauh 13 hingga 15 kilometer dinilai membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat, meski dokumen perencanaan teknis atau DED telah disiapkan pemerintah daerah.
Di sektor pengembangan wilayah, Pemkab Aceh Tengah turut menawarkan program transmigrasi lokal dengan menyiapkan sekitar 9.000 hektare kawasan baru.
Sementara pada sektor ekonomi, Aceh Tengah mengajukan program “Rumah Kopi” sebagai model pengembangan kopi ekspor berbasis daerah.
Usulan lainnya mencakup pembangunan jalan kawasan transmigrasi serta fasilitas pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang masuk dalam perhatian kementeriannya.
“Dalam radar saya, Aceh Tengah itu pusat perhatian kami,” kata Iftitah.
Ia mengakui pemerintah pusat saat ini menghadapi tantangan keterbatasan anggaran di tengah dinamika nasional dan geopolitik global.
Namun demikian, kementeriannya tetap berupaya mengakomodasi sejumlah program prioritas yang dianggap mendesak.
Menteri Iftitah menyebut pihaknya telah mencatat sedikitnya lima usulan utama dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, mulai dari sertifikat hak milik (SHM), program transmigrasi lokal, pembangunan jalan dan sarana air bersih, sekolah transmigrasi, hingga program Rumah Kopi.
“Kami catat ada lima hal, yaitu SHM, translokal, jalan dan sarana air bersih, sekolah, serta rumah kopi. Tidak semuanya mungkin bisa langsung kami penuhi, tetapi insyaallah ada yang bisa kami bantu,” ujarnya.
Ia juga memastikan koordinasi lintas kementerian akan dilakukan, terutama dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Aceh Tengah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Aceh Tengah Risnawati, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Mauiza Uswa, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah Salman Nuri, tenaga ahli bupati, serta Kabag Prokopim Setdakab Aceh Tengah Rahmat Hidayat.
Laporan | Karmiadi
