HARIE.ID | TAKENGON — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bergerak cepat merespons kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga memimpin langsung rapat koordinasi bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh Tengah, pengusaha SPBU, aparat penegak hukum, dan sejumlah unsur terkait di Pendopo Bupati Aceh Tengah, Minggu 17 Mei 2026.
Dalam forum itu, Ketua Organda Aceh Tengah Junaidi mengungkap, berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dan pelaku transportasi akibat sulitnya mendapatkan BBM.
Ia menyebut antrean panjang di SPBU kini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat para sopir harus bermalam demi mendapatkan bahan bakar.
“Banyak sopir antre sejak malam hingga pagi. Ini tentu sangat mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi barang,” ujarnya.
Selain persoalan antrean, Organda juga menyoroti penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 66 persen, penghentian sementara insentif angkutan sambil menunggu Pergub, hingga harapan adanya perhatian khusus bagi kendaraan angkutan berpelat Aceh Tengah yang beroperasi di wilayah setempat.
Tak hanya itu, dugaan penimbunan BBM turut mencuat dalam rapat tersebut.
Modus kendaraan melakukan pengisian berulang kali disebut menjadi salah satu penyebab distribusi BBM tidak merata di lapangan.
Keluhan serupa juga datang dari pengelola SPBU. Pengelola SPBU Lemah Kampung Kemili, Dede, mengaku sering menemukan dump truk membawa jerigen dan bolak-balik mengantre untuk mengisi BBM.
Sementara itu, pengelola SPBU Jalan Lintang, Herman, menyoroti mahalnya harga Dexlite dan minimnya pasokan dari Pertamina. Menurutnya, dari pengajuan 16 ton BBM, pihak SPBU hanya menerima pengiriman sebanyak 8 ton.
Pengelola SPBU Tansaril, Fatmawati, juga mengungkap, kuota BBM yang terus berkurang. Ia meminta adanya pendataan jumlah kendaraan di Aceh Tengah serta pengaturan khusus lokasi pengisian bagi kendaraan angkutan barang dan penumpang agar distribusi lebih tertib.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Haili Yoga mengatakan, pemerintah daerah hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi BBM berjalan lebih baik.
“Pemerintah harus hadir mencari solusi konkret. Kita akan atur pola layanan di SPBU, termasuk kemungkinan layanan malam khusus bagi truk dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan,” kata Haili Yoga.
Ia juga menekankan bahwa kelangkaan BBM dapat memunculkan praduga negatif di tengah masyarakat apabila tidak disertai keterbukaan informasi dan pengawasan bersama.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berencana menyurati Pertamina guna mengusulkan penambahan kuota BBM berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di daerah tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Senin 18 Mei 2026 pemerintah daerah bersama Dinas Perhubungan dijadwal turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi SPBU dan mencari solusi teknis terbaik terkait distribusi BBM.
Selain itu, Dinas Kominfo dan Bagian Humas Setdakab Aceh Tengah juga diminta memperbarui informasi ketersediaan stok BBM secara real time di setiap SPBU agar masyarakat memperoleh informasi cepat dan akurat.
Pemerintah daerah pun mengajak seluruh masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM guna mencegah penimbunan maupun penyalahgunaan yang merugikan kepentingan publik.
Rapat tersebut turut dihadiri Kapolres, Sekretaris Daerah, Kepala Samsat, Ketua Organda Aceh Tengah, Ketua Pengusaha Dump Truk, pengelola SPBU, perwakilan angkutan barang dan penumpang, serta jajaran SKPK terkait.
Laporan | Karmiadi
