HARIE.ID | TAKENGON – Anggota DPRK Aceh Tengah Ikhsanuddin, meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Pertamina segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Aceh Tengah.
Menurut Ikhsanuddin, kelangkaan BBM tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak besar terhadap sektor transportasi, pertanian, perdagangan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tengah pada akhir tahun 2025 lalu.
“Saya berharap hasil rapat tersebut segera diwujudkan dalam langkah terbaik dengan Organda, agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” ujar Ikhsanuddin, Senin 18 Mei 2026.
Ia mengatakan, antrean panjang yang terjadi hampir setiap hari telah menyita waktu dan tenaga masyarakat.
Bahkan, tidak sedikit sopir angkutan barang dan orang yang harus menginap di SPBU demi mendapatkan BBM.
“Kondisi ini tentu memprihatinkan. Kita baru saja berupaya bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi, jangan sampai masyarakat kembali terbebani karena sulitnya mendapatkan BBM. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan rasa nyaman bagi masyarakat,” katanya.
Sebagai solusi, Ikhsanuddin mendorong pemerintah daerah untuk segera mengusulkan penambahan kuota BBM kepada Pertamina berdasarkan data kebutuhan riil masyarakat Aceh Tengah.
“Kuota BBM harus disesuaikan dengan kebutuhan aktual. Aceh Tengah adalah daerah tujuan wisata, pusat perdagangan wilayah tengah Aceh, dan memiliki aktivitas transportasi yang cukup tinggi. Karena itu, saya mendukung penuh langkah Pemkab untuk menyurati Pertamina agar kuota BBM dapat ditambah,” ujarnya.
Selain itu, ia mengusulkan adanya jalur atau jam khusus pengisian BBM bagi kendaraan angkutan barang dan angkutan umum sehingga tidak bercampur dengan kendaraan pribadi.
“Pengaturan waktu pengisian, misalnya pada malam hari khusus untuk truk dan angkutan barang, dapat menjadi solusi jangka pendek agar antrean lebih tertib dan distribusi BBM lebih merata. Tentu harus disertai pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan,” katanya.
Ikhsanuddin juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut jika ditemukan praktik penimbunan BBM atau pengisian berulang dengan menggunakan jerigen yang dapat merugikan masyarakat.
“Kalau memang ada indikasi penimbunan atau permainan distribusi, saya minta aparat bertindak tegas. BBM adalah kebutuhan masyarakat banyak dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang,” tegasnya.
Ia juga mendukung langkah Dinas Kominfo dan Bagian Humas Setdakab Aceh Tengah untuk menyediakan informasi stok BBM secara real time di setiap SPBU.
“Transparansi informasi sangat penting. Masyarakat harus tahu SPBU mana yang masih memiliki stok dan mana yang sedang kosong. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu berkeliling atau mengantre di satu tempat tanpa kepastian,” ujarnya.
Ikhsanuddin berharap seluruh pihak dapat duduk bersama dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Masalah BBM ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU, Organda, dan masyarakat harus saling mendukung. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, persoalan ini dapat segera teratasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan normal,” tutup Ikhsanuddin.
Laporan | Karmiadi
