Komisi V DPR RI dan Kemenhub Tinjau Pemulihan Transportasi Pascabencana di Aceh

HARIE.ID | ACEH – Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan meninjau pemulihan infrastruktur transportasi pascabencana di Aceh 21–22 Oktober 2026. Peninjauan ini mencakup fasilitas keselamatan jalan nasional, rencana rekonstruksi jalur kereta api, serta peningkatan kapasitas Bandara Rembele dan Bandara Blangkejeren.

Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Ilham Pangestu mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur harus menjadi momen untuk membangun sistem transportasi yang lebih aman dan tangguh menghadapi bencana.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut juga bertujuan memastikan pemulihan konektivitas antardaerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Pusat.

Peninjauan melibatkan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan, Kepala Otoritas Bandar Udara, Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kepala BPTD Aceh, serta jajaran unit pelaksana teknis terkait.

Berdasarkan hasil monitoring, perbaikan dan pemasangan kembali fasilitas keselamatan jalan nasional seluruh ruas sasaran telah mencapai 100 persen. Capaian ini diharapkan mendukung keselamatan pengguna jalan, kelancaran distribusi logistik, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, rekonstruksi jaringan perkeretaapian dan peningkatan kapasitas dua bandara di wilayah pegunungan Aceh masih berada dalam tahap persiapan teknis.

Penyusunan kajian teknis dan Detail Engineering Design (DED) ditargetkan berlangsung di tahun 2026, sedangkan konstruksi direncanakan tahun 2027–2028, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan penganggaran.

Peningkatan Bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah dan Bandara Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues diarahkan bukan hanya untuk memperkuat konektivitas wilayah, tetapi mendukung penanganan darurat ketika bencana melanda.

“Kedua bandara tersebut diharapkan dapat menunjang mobilisasi personel, distribusi bantuan kemanusiaan, pelayanan medis darurat, hingga evakuasi korban, terutama di kawasan pegunungan yang berisiko terisolasi ketika akses darat terputus,” kata Ilham Pangestu, Jum’at 23 Oktober 2026.

Politisi Partai Golkar ini berujar, pemulihan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada pengembalian fungsi bangunan atau jalur transportasi yang rusak. Aspek keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana juga harus menjadi bagian dari perencanaan.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekadar memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi harus memastikan sistem transportasi menjadi lebih aman, andal, dan tangguh terhadap bencana. Konektivitas transportasi merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah,” katanya

Hasil kunjungan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi masukan dalam mempercepat penyelesaian perencanaan teknis, menentukan prioritas pembangunan, menyelaraskan program lintas instansi, serta menyiapkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan rekonstruksi pada 2027 dan 2028.

Koordinasi antara Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, Satgas PRR Pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam memastikan pemulihan transportasi Aceh berjalan terarah.

Laporan | Karmiadi