HARIE.ID | TAKENGON — Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Bencana Hidrometeorologi DPRK Aceh Tengah, Amiruddin berujar, penanganan bencana tidak boleh dibebankan hanya kepada anggota dewan dari Dapil tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota Dewan.
Menurutnya, berbagai masukan dari masyarakat terus diterima oleh tim pansus sebagai bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi.
“Jangan sampai ada kesan pilih kasih ataupun main ‘kucing-kucingan’ dalam pendataan maupun penyaluran bantuan. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan bantuan,” ujar Amiruddin, Selasa 12 Mei 2026.
Ia menilai, dalam situasi bencana, kehadiran negara harus dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan wilayah, kedekatan, maupun kepentingan tertentu.
Karena itu, DPRK melalui Pansus Bencana Hidrometeorologi kata dia, terus mendorong perbaikan tata kelola penanganan bencana agar lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
Politisi besutan Surya Paloh inu meminta, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar menyajikan data yang akurat dan terbuka, terutama menyangkut warga terdampak yang hingga kini belum menerima bantuan jaminan hidup (jadup).
Menurutnya, persoalan masyarakat yang belum terakomodir dalam bantuan tidak boleh langsung ditolak, melainkan harus dicarikan jalan keluar secara bersama-sama.
“Kami akan duduk kembali bersama seluruh pihak agar tidak ada kesan tebang pilih di mata masyarakat. Semua persoalan harus dibahas secara terbuka demi menemukan solusi terbaik,” katanya.
Selain bantuan sosial lanjut mya lagi, Pansus DPRK Aceh Tengah juga memberi perhatian terhadap kerusakan infrastruktur pascabencana, terutama jalan produksi masyarakat dan normalisasi sungai yang dinilai mendesak untuk segera ditangani.
Amiruddin menyebut, pembahasan terkait solusi jalan produksi mulai menemukan titik terang dan sedang dikaji bersama lintas instansi terkait.
Sementara normalisasi sungai menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia turut mendorong anggota DPRK Aceh Tengah, agar terus aktif menyuarakan aspirasi masyarakat terdampak serta memasukkan program penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRK.
“Persoalan bencana tidak bisa selesai dengan kerja parsial. Dibutuhkan komitmen bersama agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dan wakil rakyat di tengah situasi sulit,” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
