TAKENGON | HARIE.ID — DPD II KNPI Aceh Tengah berharap, keputusan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M.Si, yang memilih pensiun dini tidak ditarik ke ranah spekulasi politik maupun isu hubungan dengan Bupati Haili Yoga.
Ketua KNPI Aceh Tengah, Feriyanto, S.P menilai, keputusan tersebut merupakan hak pribadi Mursyid telah melalui pertimbangan matang, termasuk menyangkut kepentingan pribadi dan keluarga.
“Pada dasarnya, pak Sekda bukan sekadar mengundurkan diri dari jabatan Sekda, tetapi mengambil langkah pensiun dini. Ini merupakan keputusan yang luar biasa dan tentu telah melalui berbagai pertimbangan pribadi maupun keluarga,” kata Feriyanto, Kamis 27 Agustus 2026.
Ia meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut tanpa membangun asumsi yang tidak memiliki dasar.
Menurut Feriyanto, sejauh pengamatan KNPI, tidak terlihat adanya persoalan serius antara Mursyid dengan pimpinan daerah.
“Kalaupun ada perbedaan pandangan atau kesalahpahaman, menurut kami masih dalam batas yang wajar dan merupakan dinamika biasa dalam pemerintahan. Tentu tidak ada manusia yang sempurna,” ujarnya.
Feriyanto juga memberikan apresiasi atas pengabdian Mursyid selama menjalankan tugas sebagai Sekda Aceh Tengah.
“Kami mengenal Pak Mursyid sebagai pribadi yang baik, baik secara personal maupun dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini juga terlihat dari sikap beliau yang hingga akhir masa pengabdiannya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekda,” katanya.
Di tengah isu pensiun dini tersebut, KNPI menyoroti figur yang akan mengisi posisi Sekda selanjutnya.
Feriyanto mengingatkan Bupati Aceh Tengah agar tidak melihat jabatan Sekda hanya dari sisi administratif. Menurutnya, Sekda memiliki posisi strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
“Sekda bukan sekadar pejabat yang mengurusi administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, Sekda memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan Bupati dengan seluruh OPD dan memiliki posisi strategis dalam proses penyusunan anggaran daerah,” jelasnya.
Selain koordinasi pemerintahan, Sekda juga berperan menjaga stabilitas birokrasi, menghubungkan kepala daerah dengan jajaran OPD, serta memastikan kebijakan pemerintah daerah dapat diterjemahkan hingga ke tingkat pelaksanaan.
“Sekda juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga berbagai informasi strategis pemerintahan dan menjadi stabilizer dalam menjaga iklim politik, baik di internal maupun eksternal pemerintahan daerah,” lanjut Feri.
Feriyanto menilai, tantangan Sekda ke depan tidak ringan. Karena itu, figur yang dipilih harus mampu membangun komunikasi dan kolaborasi kuat dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.
Keselarasan tersebut, kata dia, penting agar visi dan misi kepala daerah tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kerja birokrasi.
“Dari berbagai aspek tersebut, tentu Sekda harus sejalan dan seirama dengan pimpinan daerah, yaitu Bupati dan Wakil Bupati,” katanya.
Menurut Feriyanto, publik tetap memiliki ruang untuk memberikan pandangan mengenai figur Sekda. Namun, keputusan akhir harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan kepentingan daerah dalam jangka panjang.
KNPI, kata dia, berharap Sekda berikutnya tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga komunikasi yang kuat, integritas, keberanian serta kemampuan mengambil keputusan strategis.
“Sekda Aceh Tengah ke depan harus memiliki keberanian dalam mengambil langkah – langkah strategis untuk kebaikan dan kemajuan Aceh Tengah. Jangan hanya menjadi administrator, tetapi harus mampu menjadi penggerak birokrasi dan jembatan yang kuat antara kebijakan kepala daerah dengan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Proses penentuan Sekda lanjutnya, harus dilakukan secara objektif dan profesional dengan menempatkan kepentingan Aceh Tengah sebagai pertimbangan utama.
“Yang paling utama adalah bagaimana Sekda ke depan mampu membantu Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan pemerintahan yang efektif, solid, dan mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat Aceh Tengah.” pungkasnya.
Laporan | Karmiadi
