HARIE.ID | ACEH TENGAH — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pepayungen Angkup, Kecamatan Silihnara, Aceh Tengah, melayani sekitar 3.000 penerima manfaat Program Makan Bergizi (MBG) yang tersebar di 36 sekolah di 16 desa.
Pelayanan tersebut mencakup penerima manfaat dari tingkat Raudhatul Athfal (RA) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan, Balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Kepala SPPG Pepayungen Angkup, Silpandi Mahaga mengatakan, penyelenggaraan MBG tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga memastikan setiap menu memenuhi aspek gizi, keamanan pangan, kebersihan, serta porsi yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Menurutnya, cakupan pelayanan yang mencapai ribuan penerima membutuhkan pengelolaan yang terukur sejak bahan makanan dipilih hingga makanan diterima oleh siswa.
“Jumlah penerima kita sekitar 3.000 orang, dengan 3.000 ompreng untuk 36 sekolah yang tersebar di 16 desa. Penerimanya mulai dari RA sampai SMA,” ujar Silpandi kepada Harie.id, Jumat 11 September 2026.
Ia menjelaskan, proses penyediaan makanan dilakukan secara terstruktur, mulai dari pemilihan bahan baku, persiapan, pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Pola tersebut penting untuk menjaga kualitas makanan sekaligus memudahkan pengawasan terhadap setiap tahapan pelayanan.
Silpandi berujar, makanan yang diberikan melalui program MBG diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan rasa kenyang.
Lebih dari itu kata dia, kandungan gizi dalam setiap menu harus memberikan manfaat bagi pertumbuhan, kesehatan dan aktivitas anak selama mengikuti proses pendidikan.
Karena itu, penyusunan menu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Komposisi makanan perlu memperhatikan kebutuhan gizi penerima manfaat dengan tetap mempertimbangkan kualitas bahan pangan dan keamanan dalam proses pengolahannya.
Pihaknya menerapkan prinsip higiene dan sanitasi dalam pengolahan makanan serta memiliki sejumlah standar pendukung, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), HACCP, dan sertifikat halal.
Penerapan HACCP menjadi salah satu instrumen untuk mengidentifikasi sekaligus mengendalikan potensi bahaya dalam setiap tahapan pengolahan makanan.
Sementara sertifikasi halal kata dia, memberikan kepastian aspek kehalalan bahan dan proses telah menjadi bagian dari pengelolaan.
Selain kandungan gizi lanjut nya, aspek higiene dan sanitasi juga menjadi perhatian dalam pengelolaan makanan.
Menurut Silpandi, keamanan pangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program MBG. Makanan yang bergizi harus dipastikan aman dikonsumsi sejak diproses hingga sampai kepada penerima.
Sistem kerja yang terstruktur juga memungkinkan SPPG melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, baik terhadap kualitas makanan maupun proses distribusinya.
Bagi SPPG Pepayungen Angkup, besarnya cakupan pelayanan menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan untuk menjaga konsistensi kualitas setiap hari.
Ribuan porsi makanan yang diproduksi lanjut nya, bukan sekadar laporan pelayanan, melainkan makanan yang dikonsumsi anak-anak dalam masa pertumbuhan.
“Yang paling penting bukan hanya berapa banyak makanan yang kita salurkan, tetapi bagaimana makanan itu benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang penerima,” pungkas Silpandi.
Laporan | Karmiadi
