HARIE.ID, TAKENGON | Wakil Ketua I DPRK Aceh Tengah, Edi Kurniawan didampingi Komisi B, Sukurdi Iska bahas penangangan gajah liar dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.
Pertemuan itu turut dihadiri, Kapolres Aceh Tengah, diwakili Kasatreskrim, Deno Wahyudi, Kepala BPBD, Andalika, perwakilan masyarakat Karang Ampar, dan sejumlah awak media.
Pembahasan tentang penanganan gajah liar ini berlangsung di salah satu cafe di kawasan Teluk Mendale, Kebayakan, Kamis 25 Juli 2024.
Edi Kurniawan mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi atas masalah gajah liar yang kerap memasuki pemukiman dan lahan pertanian warga.
Sehingga menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit. Atas dasar itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BKSDA untuk menangani masalah ini secara efektif.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Konflik antara manusia dan gajah liar tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan mereka. Kami berharap, dengan kerjasama yang baik, kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini,” kata Edi Kurniawan.
BKSDA Aceh menyatakan komitmennya untuk terus berupaya mencari cara-cara terbaik dalam mitigasi konflik ini, termasuk penataan habitat gajah dan pengembangan metode pencegahan yang lebih efektif.
Beberapa langkah yang diusulkan yaitu, patroli rutin dengan pihak terkait di wilayah-wilayah rawan konflik dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara-cara aman untuk menghindari konflik dengan gajah.
Selain itu, menyeruak usulan penguatan sarana dan prasarana pendukung, seperti pembangunan pagar listrik kejut di sekitar kawasan hutan yang menjadi jalur dilalui habitat gajah, serta peningkatan kapasitas SDM lokal dalam penanganan konflik satwa liar.
“Kita ingin tindakan konkret dilakukan untuk meminimalisir kerugian dan ancaman yang ditimbulkan oleh gajah liar,” harap Edi.
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus melindungi kepentingan masyarakat setempat.
Sebagai kesimpulan dalam diskusi panel ini, semua kegiatan yang berkesinambungan perlu di dukung anggaran yang bersumber dari pusat dan Daerah.
Keterbatasan masing tupoksi harus memprogramkan secara teknis dan berkoordinasi dengan semua pihak.
Alokasi anggran khusus harus disediakan untuk kegiatan gabungan par pihak. Pihak BKSDA akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait situasi terkini gajah liar di Kabupaten Aceh Tengah.
[ ARINOS ]
