HARIE.ID | TAKENGON — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah respon persoalan drainase yang kian krusial di tengah curah hujan tinggi.
Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, menggelar rapat evaluasi bersama para reje kampung sebagai tindak lanjut monitoring lapangan, Kamis 09 April 2026.
Langkah ini menurut Muchsin Hasan, langkah serius pemerintah daerah dalam menata ulang sistem drainase yang dinilai tak lagi mampu mengimbangi debit air saat hujan ekstrem, sehingga kerap memicu genangan hingga meluap ke badan jalan.
Sejumlah reje kampung menyampaikan kondisi riil di lapangan.
Reje Kampung Teluk One-One, Usman, mengungkap, kapasitas drainase di wilayahnya sudah tidak memadai.
“Drainase sering tidak mampu menampung debit air, sehingga meluap ke badan jalan. Ditambah lagi aliran ke arah danau belum tertata dengan baik,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Reje Kampung Keramat Mufakat. Ia menyoroti tiga persoalan utama yang memperparah kondisi drainase, penyempitan saluran, tumpukan sampah, serta sedimentasi tanah.
“Air dari beberapa kampung atas tidak lagi tertampung. Penyempitan, sampah, dan endapan tanah menjadi penyebab utama,” katanya.
Sementara itu, Kampung Mendale menghadapi situasi yang lebih kompleks. Reje setempat menyebut sebagian besar infrastruktur drainase rusak parah akibat dampak bencana sebelumnya.
“Banyak drainase hancur dari hulu hingga hilir. Normalisasi dan pelebaran menjadi kebutuhan mendesak,” jelasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Tengah, Jauhari, menegaskan penting pemetaan titik masalah secara akurat oleh aparatur wilayah.
“Camat dan reje kampung adalah pihak yang paling memahami kondisi di lapangan. Inventarisasi harus segera dilakukan agar bisa kita koordinasikan dengan pihak terkait, termasuk BUMN,” ujarnya.
Wakil Bupati Muchsin Hasan memastikan seluruh aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Sekitar 15 masukan telah kami catat. Insyaallah akan kita maksimalkan penanganannya sesuai kapasitas daerah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan ini.
Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi hal utama dalam menghadirkan solusi yang berkelanjutan.
“Dengan kebersamaan, persoalan ini bisa kita luruskan demi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkas Muchsin Hasan.
Rapat tersebut turut dihadiri Kalaksa BPBD, Kadis Perkim, perwakilan PUPR, Kepala BPKK, serta para camat dari Lut Tawar, Bebesen, dan Kebayakan.
Laporan | Karmiadi
