HARIE.ID | TAKENGON — Salah satu Tokoh Masyarakat (Tomas) di Kabupaten Aceh Tengah, Saib Nosarios menilai Pemerintah Aceh lambat.
Pernyataan nya itu dibuktikan dengan masih menumpuk nya sisa material longsor di tepi Danau Lut Tawar.
Ia menilai sikap Pemerintah Aceh membiarkan persoalan berlarut tanpa kepastian.
“Jalan ini milik statusnya di provinsi, jangan pura-pura lepas tangan,” tegas Saib Nosarios.
Menurutnya, sejak bencana hidrometeorologi melanda akhir 2025 lalu, belum ada langkah konkret dari Pemerintah Aceh untuk membersihkan material longsor yang mengancam keselamatan pengguna jalan.
Padahal kata mantan Anggota DPRK Aceh Tengah ini, kawasan tersebut merupakan jalur vital sekaligus etalase wisata di Kabupaten berhawa sejuk itu.
“Material masih tersisa di kanan – kiri badan jalan. Setiap hujan turun, masyarakat seperti bertaruh nyawa dengan risiko. Kalau bukan sekarang dibersihkan, mau tunggu korban dulu?” sindirnya.
Saib juga mengutarakan keresahan nya itu ke Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, Jum’at 03 Arpil 2026.
Ia menyampaikan kepada Muchsin usai melakukan safari Jum’at di Kemukiman Nosar. Ia mendesak Pemerintah bergerak membersihkan material longsor.
Kata Saib, pemerintah tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan teknis atau administrasi. Baginya, kehadiran Pemerintah seharusnya terasa saat masyarakat menghadapi ancaman.
“Turunkan alat berat, itu yang dibutuhkan sekarang. Apakah ini dianggap penting atau tidak oleh Pemerintah Aceh,” ujarnya.
Di satu sisi kata dia, pemerintah gencar berbicara soal pembangunan dan pariwisata. Namun di sisi lain, akses menuju salah satu ikon wisata justru dibiarkan dalam kondisi rawan.
“Jangan tunggu korban dulu baru bergerak, kami tunggu kehadiran Pemerintah Aceh,” pungkasnya.
Terpisah, Muchsin Hasan akan berupaya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.
“Karena status jalan nya jalan provinsi, kami akan koordinasi. Semoga segera diperbaiki,” kata Muchsin Hasan.
Laporan | Karmiadi
