Lawatan Lintas Kementerian, ini Hasil Lobi Bupati Aceh Tengah di Jakarta

TAKENGON | HARIE.ID — Bupati Aceh Tengah Haili Yoga membawa sejumlah kebutuhan pembangunan daerah ke pemerintah pusat, mulai dari relokasi 12 sekolah terdampak bencana, renovasi pasar, penguatan komoditas kopi Gayo, hingga bantuan armada pengangkut sampah.

Dalam laporan yang disampaikan kepada masyarakat, Haili menyebut rangkaian koordinasi di Jakarta sejak 11 Oktober 2026 hingga 16 Oktober 2036 dilakukan untuk mengupayakan dukungan anggaran dan program kementerian bagi Aceh Tengah.

Salah satu agenda utama menyangkut pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.

Bupati Haili mengatakan, kebutuhan sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP) telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah telah menyiapkan anggaran untuk relokasi 12 sekolah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kini menyiapkan tanah dan lokasi pembangunan, yang telah ditugaskan kepada Dinas Pertanahan.

“Alhamdulillah, ini sudah clear,” kata Haili dalam keterangannya Jum’at 16 Oktober 2026 lalu.

Selain relokasi, pemerintah juga menargetkan perbaikan sekolah yang kekurangan fasilitas air bersih dan mengalami kerusakan atap. Perbaikan tersebut direncanakan berlangsung bertahap 2026, 2027, hingga 2028.

Haili juga menyampaikan, sebanyak 67 Taman Kanak Kank (TK) telah dinegerikan. Pemerintah daerah berencana menegerikan sekitar 50 TK lagi pada tahun berikutnya agar sekolah-sekolah tersebut berpeluang mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah, sekaligus membuka kesempatan pengangkatan guru sesuai ketentuan yang berlaku.

Renovasi pasar dilanjutkan bertahap

Di sektor perdagangan, Haili menyampaikan rencana renovasi sejumlah pasar di Aceh Tengah. Program tersebut dijadwalkan berlangsung bertahap 2026, 2027 dan 2028.

Sejumlah pasar yang disebut dalam penyampaiannya antara lain Pasar Pajak Lama rusak berd. Pasar Paya Ilang, dan Pasar Inpres. Namun, rincian tahapan serta alokasi anggaran setiap pasar belum dijelaskan secara terperinci.

Ia juga berujar, Pemerintah daerah juga mengkomunikasikan pengembangan komoditas jagung dan kopi kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perdagangan.

Pengembangan rumah kopi dan ekspor kopi Gayo

Untuk pengembangan kopi, Haili menyampaikan adanya rencana dukungan Rp2 miliar pada 2027 melalui Kementerian Transmigrasi. Dana tersebut ditujukan bagi pembangunan tahap awal rumah kopi beserta peralatan yang dibutuhkan.

Program ini diharapkan membantu penyiapan kopi untuk pasar ekspor, termasuk memastikan standar dan ukuran produk sesuai kebutuhan pasar luar negeri.

Haili juga menyebut rencana dukungan lanjutan di tahun 2027 dari Kementrian Pertanian bibit dan Mulsa.

Usulan pembiayaan PPPK dibawa ke Kementerian Keuangan

Dalam rangkaian kunjungan itu, Haili turut membahas tata kelola keuangan daerah dengan Kementerian Keuangan, termasuk persoalan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia menyampaikan, pembiayaan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diupayakan melalui dukungan pemerintah pusat.

Pembahasan tersebut dilakukan langsung dengan salah seorang direktur di Kementerian Keuangan.

Haili mengatakan, konsultasi juga dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.

Pernyataan mengenai pembiayaan PPPK tersebut merupakan hasil koordinasi yang disampaikan bupati.

Skema, persyaratan, dan kepastian alokasi anggarannya masih perlu mengacu pada keputusan resmi pemerintah pusat.

Aceh Tengah mendapat 25 desa binaan

Di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Haili menyampaikan pertemuannya dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica.

Dalam pertemuan itu, Aceh Tengah disebut mendapat dukungan program berupa 25 desa binaan. Pemerintah daerah selanjutnya diminta menyampaikan data agar program kementerian dapat diselaraskan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di tingkat kabupaten.

Haili juga bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk membahas sejumlah program, antara lain penanganan stunting, pendampingan calon pengantin, peran ayah dalam pengasuhan anak, sekolah lansia, serta gerakan orang tua asuh bagi anak yang mengalami stunting.

Ia menyebut gerakan orang tua asuh bagi anak stunting di Aceh Tengah memperoleh predikat terbaik pertama dan akan mendapatkan penghargaan.

Selain itu, dibahas rencana bantuan rumah bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki anak stunting, khususnya keluarga dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Haili juga menyampaikan usulan bantuan sepeda motor trail bagi petugas penyuluh keluarga berencana (KB) untuk mendukung pelayanan di lapangan.

Lima truk sampah untuk desa

Dukungan lain yang disampaikan Haili berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Aceh Tengah disebut memperoleh bantuan lima unit truk sampah serta kendaraan atau sarana lain yang dalam penyampaiannya disebut R3.

Armada tersebut direncanakan untuk mendukung desa-desa yang menghadapi persoalan kebersihan dan penumpukan sampah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengarahkan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan sehingga penanganan sampah di tingkat kampung lebih efektif.

Tiga alat berat dan Rp300 juta untuk penanganan longsor

Haili turut menyampaikan upaya memperoleh dukungan dari Kementerian Dalam Negeri untuk penanganan dampak longsor di Aceh Tengah.

Menurutnya, pemerintah daerah mengupayakan bantuan tiga unit alat berat di tahun 2027. Selain itu, disebutkan adanya bantuan Rp300 juta untuk biaya penanganan kondisi daerah yang terdampak longsor selama dua bulan.

Jika kebutuhan anggaran belum mencukupi, pemerintah daerah akan mempertimbangkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana Otsus dan bagi hasil kopi ikut diperjuangkan

Dalam agenda lainnya, Haili bersama Wakil Gubernur Aceh dan Ketua DPRA bertemu Menkopolkam membahas persoalan dana otonomi khusus (Otsus) serta dana bagi hasil dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Haili menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, perpanjangan dana Otsus untuk 2027 kembali diperjuangkan. Pembahasan juga mencakup dana bagi hasil yang berkaitan dengan potensi ekonomi daerah, termasuk kopi.

Ia menegaskan, potensi kopi Gayo sebagai salah satu komoditas unggulan Aceh Tengah turut disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Menko Polkam agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan dukungan bagi daerah.

Haili minta OPD aktif menjemput program pusat

Menutup laporannya, Haili meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur DPRK, aktif mengusulkan program kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, daerah perlu menyampaikan kebutuhan dan menyiapkan program secara jelas agar peluang memperoleh dukungan anggaran semakin terbuka.

“Tanpa kita jemput, tanpa kita berikan program, itu tidak mungkin ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Haili berharap, rangkaian koordinasi di Jakarta dapat memperkuat dukungan pembangunan, mempercepat pemulihan pascabencana, serta menyelaraskan program pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat Aceh Tengah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendoakan kemajuan daerah dan komitmen terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami berharap, seluruh OPD dan anggota DPRK ikut aktif membawa usulan program ke pemerintah pusat. Kita harus proaktif menjemput peluang, memperjuangkan kebutuhan masyarakat, dan memastikan program yang diusulkan benar-benar memberi manfaat bagi Aceh Tengah. Apa yang sudah kita komunikasikan di Jakarta harus dikawal bersama agar bisa ditindaklanjuti,” pungkas Haili Yoga.

Laporan | Karmiadi