HARIE.ID, TAKENGON | Menyikapi polemik terkait penolakan tambang di Aceh Tengah, masyarakat Linge, Ismanadi, mendesak Bupati Aceh Tengah Haili Yoga untuk memperjuangkan legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Menurutnya, hal ini dapat menjadi solusi atas permasalahan tambang emas tanpa izin yang baru-baru ini mencuat di daerah tersebut.
“Sumber daya alam ini adalah anugerah dari Allah untuk masyarakat Gayo. Kita patut bersyukur, tetapi pengelolaannya harus sesuai hukum dan tetap menjaga keasrian lingkungan. Jangan sampai masyarakat malah tersandung persoalan hukum,” ujar Ismanadi, Selasa 11 Maret 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Aceh Tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik penambangan emas ilegal di daerah aliran Sungai Kala Ili dan Gerpa, Kecamatan Linge.
Berdasarkan laporan masyarakat, aktivitas tambang ilegal sempat terdeteksi di kawasan tersebut. Namun, saat tim kepolisian turun ke lokasi, tidak ditemukan alat berat maupun aktivitas pertambangan ilegal.
Ismanadi menegaskan, pengelolaan tambang harus memiliki regulasi yang jelas agar masyarakat dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa takut akan persoalan hukum.
Menurutnya, Wilayah Pertambangan Rakyat adalah langkah konkret yang harus diperjuangkan oleh pemerintah daerah untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kita berharap Bupati Aceh Tengah segera mengambil langkah nyata untuk memperjuangkan legalitas tambang rakyat. Jika diatur dengan baik, masyarakat bisa menggantungkan hidupnya dari aktivitas ini tanpa melanggar hukum,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, informasi mengenai tambang ilegal di kawasan Sungai Kala Ili dan Gerpa yang sebelumnya beredar masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Informasi yang saya dapatkan sebelumnya adalah informasi lama sebelum dilakukan penyisiran oleh pihak kepolisian,” jelasnya.
Ke depan, Ismanadi berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah daerah agar memberikan prioritas pada legalitas tambang rakyat.
“Semoga pemimpin kita lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dengan mewujudkan tambang rakyat yang berizin dan sesuai regulasi,” pungkasnya.
| REL
