HARIE.ID, TAKENGON | Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Tengah bergerak aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Tim ini melakukan kunjungan strategis ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), membedah isu-isu krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Dipimpin Syukri, tim ini diperkuat oleh Wakil Ketua Seven Cebro Kobat, serta sejumlah anggota legislatif lainnya seperti Mukhlis, Amirudin, Genap, Saiful MS, Amirullah, Ichwan Mulyadi, Fahrijal Kasir, Ilyas Sadikin, dan Fauzan.
Dalam pertemuan intens tersebut, Pansus tak hanya menagih laporan, namun juga menyuarakan keresahan rakyat terkait air bersih, rumah layak huni, hingga penanganan sampah yang dinilai semakin memprihatinkan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBK dan dana pusat benar-benar sampai ke masyarakat dan menyentuh kebutuhan riil,” tegas Syukri di hadapan jajaran Perkim.
Mereka mempertanyakan efektivitas belanja sektor perumahan rakyat melalui APBK. Menyorot penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum senilai Rp8,6 miliar dan DOKA sebesar Rp5,6 miliar yang dinilai belum jelas dampaknya.
“Jangan hanya mengandalkan data BKKBN. Data lapangan jauh lebih penting untuk melihat kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Amirudin menambahkan urgensi percepatan program perumahan. “Dinas jangan pasif. Jangan tunggu proposal masuk, tapi jemput bola! Itu cara kerja responsif,” katanya.
Tim ini juga memberikan tekanan khusus pada persoalan sampah, terutama kondisi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mulie Jadi yang kian mengkhawatirkan.
“Masalah ini bukan sekadar bau menyengat, tapi soal harga diri daerah kita dalam menjaga lingkungan. Kirimkan dokumen lengkap, kami akan bawa ini ke paripurna dengan rekomendasi yang tegas dan solutif,” tandas anggota tim Pansus yang hadir.
Tak hanya soal program fisik, Pansus juga menyoroti efektivitas penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang selama ini diklaim menjadi dasar pembangunan. Ichwan Mulyadi dan Fahrijal Kasir menyampaikan kegelisahan mereka soal output DED.
“DED jangan jadi formalitas. Harus menjawab persoalan, bukan cuma habiskan anggaran. Tepat sasaran itu harga mati,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas Perkim, Mauiza Uswa, menyambut baik semangat kritis yang ditunjukkan Pansus DPRK.
“Kami siap membuka semua dokumen yang dibutuhkan. Ini adalah momen untuk memperkuat sinergi dan memperbaiki kualitas layanan Perkim,” ujar Mauiza, menutup dialog yang berlangsung terbuka dan produktif.
| REL
